24.2 C
Bali
1 November 2026
Beranda blog Halaman 5

Wesnawa Punia Resmi Jabat Kadisdikpora, Koster Minta Konsep SDM Bali Unggul Dituntaskan

0

Denpasar, Matahari Timur – Gubernur Bali Wayan Koster melantik Ida Bagus Wesnawa Punia ST MSi menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Pelantikan digelar di Ruang Pertemuan Gedung Kerthasabha, Senin (1/12/2025). Wesnawa Punia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dipromosikan menggantikan KN Boy Jayawibawa yang memasuki masa purna tugas.

Dalam arahannya, Gubernur Koster mengingatkan pengampu bidang pendidikan merupakan tugas hal yang sangat serius karena berkaitan dengan pengembangan SDM Bali Unggul.
“Segera tuntaskan rancangan konsep SDM Bali Unggul, sehingga bisa dijalankan mulai tahun 2026,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memberi penekanan pada akses, mutu serta daya saing pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas baru.

“Ini harus betul-betul dipetakan. Tak boleh lagi ada cerita, anak lulus SMP susah masuk ke SMA/SMK. Idealnya, semua lulusan SMP yang akan melanjutkan, bisa kita tampung,” ujar Gubernur Koster seraya menginstruksikan Kadisdikpora yang baru untuk menginventarisir berbagai persoalan di bidang pendidikan supaya dapat ditangani dengan baik.

Fokus Kawal Program 1 Keluarga Satu Sarjana

Berikutnya, Gubernur Bali dua periode ini juga memberi penekanan pada program 1 Keluarga 1 Sarjana yang mulai dilaksanakan tahun 2025. “Karena baru berjalan, pesertanya belum banyak. Karena ini menjelang akhir tahun, segera tuntaskan kewajibannya seperti pembayaran uang kost,” tambah dia.

Jika datanya sudah valid, ia berencana meresmikan program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan ini. Agar pelaksanaannya lebih optimal, Disdikpora diminta untuk lebih mengintensifkan sosialisasi agar keluarga di desa-desa yang membutuhkan mengetahui cara mengikuti program ini.

“Buatkan panduan yang simpel, agar masyarakat paham bagaimana cara mengikuti program ini, karena ini program bagus.Tolong itu dipersiapkan betul agar tahun 2026 berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Masih dalam arahannya, gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyinggung program insentif Nyoman dan Ketut yang menjadi tanggung jawab tiga OPD yaitu Disdikpora, Dinas Kesehatan dan Dinsos P3A.

“Dinas Kesehatan bertugas memberi layanan pada ibu hamil hingga bayinya lahir, kemudian sekolahnya diurusin dinas pendidikan, yang tidak mampu dibantu dinsos. Ini merupakan program terintegrasi dan terpadu, harus berjalan dengan baik mulai tahun 2026,” urainya.

Menurutnya, program ini mendapat respon positif dan Pemkab Badung berencana membuat program serupa dengan skema tersendiri. “Ini bagus, karena Badung uangnya banyak,” cetusnya.

Menutup arahannya, Gubernur Koster mengingatkan Kadisdikpora yang baru agar mengintensifkan konsolidasi dan koordinasi dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK.

“Fokus kerja menbangun pendidikan di Bali, bangun koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan/janji jabatan Kadisdikpora Provinsi Bali dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Bali. (MT-003)

Gubernur Koster Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam Diseminasi Nasional

0

Nusa Dua, Matahari Timur — Gubernur Bali Wayan Koster membuka Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11). Ia mengapresiasi konsistensi BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan pelaporan keberlanjutan.

Koster menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara dan selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menilai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen negara dalam menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat.

Bali, kata Koster, telah memiliki dasar hukum kuat untuk mewujudkan jaminan sosial universal melalui Perda Nomor 10 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 19 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh pekerja mengikuti program jaminan sosial.

Ia menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja nonformal yang rentan, termasuk rohaniawan. Lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku kini telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, yang dinilainya penting bagi profesi penjaga keseimbangan spiritual masyarakat.

Kelompok masyarakat lain seperti petani, nelayan, pekerja seni, perangkat desa, serati banten, pecalang, dan lembaga adat juga telah diikutsertakan. Koster menyebut mereka sebagai pilar kehidupan sosial budaya Bali yang perlu mendapat perlindungan negara.

Terkait tingkat kepesertaan yang berbeda-beda di tiap daerah, Pemprov Bali terus mendorong percepatan, terutama bagi pekerja rentan melalui dukungan APBD. Koster berharap perluasan kepesertaan dapat mempercepat tercapainya universal coverage.

Dalam forum tersebut, Koster turut memaparkan capaian tata kelola Pemprov Bali, termasuk raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 11 tahun berturut-turut dan posisi tertinggi Bali dalam MCP KPK selama lima tahun terakhir. Ia juga menegaskan penerapan merit sistem yang ketat dalam proses promosi jabatan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suandar mengapresiasi kehadiran dan komitmen Gubernur Koster terhadap keberlanjutan Bali. Sementara itu, Deputi Komunikasi Evan Kurniawan menilai kebijakan Bali menyanyikan Indonesia Raya tiga stanza sebagai penguat nasionalisme. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan. (MT-003)

Pemprov Bali dan Telkom Mantapkan Sinergi Transformasi Digital Pulau Dewata

0

Denpasar, Matahari Timur — Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat upaya transformasi digital daerah. Pada Kamis (27/11), Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Direksi PT Telkom Indonesia di Jayasabha, Denpasar. Pertemuan ini menjadi momentum strategis mendorong kolaborasi dalam penguatan konektivitas, keamanan informasi, hingga pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, menyampaikan komitmen Telkom untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai program digitalisasi. Ia memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan kebanggaannya dapat kembali bertemu seniornya sesama alumni ITB.

“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Bali. Telkom terus mengembangkan konektivitas, teknologi, hingga platform digital berbasis AI. Kami berinvestasi besar dalam talenta dan teknologi, dan memerlukan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekosistem ini. Kami akan mendukung penuh,” ujar Veranita.

Dalam audiensi tersebut, Telkom menegaskan dukungan untuk berbagai proyek strategis Pemprov Bali, termasuk Turyapada Tower, yang dianggapnya sebagai infrastruktur komunikasi satu-satunya di dunia yang berdiri pada ketinggian dengan panorama alam yang luar biasa.

“Kami mendukung sepenuhnya Turyapada Tower, termasuk aspek transmisi bersama Kominfos Bali. Untuk rencana pengembangan planetarium di kawasan tersebut, kami juga siap berkolaborasi,” jelas Veranita.

Telkom juga tengah menyiapkan rencana pemasangan CCTV di seluruh Bali sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu daerah. Pilot project telah berjalan, memanfaatkan teknologi AI yang mampu melakukan deteksi kebencanaan secara real time, termasuk ketinggian air, potensi longsor, dan data lingkungan lain yang dapat dikirim langsung ke command center.

“Langkah-langkah ini akan kami follow up bersama Telkom pusat,” tambahnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif komitmen Telkom dan meminta sinergi diperkuat secara terstruktur bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali.

“Kita arahkan Telkom untuk memperkuat kolaborasi dengan Kominfos Bali. Apa yang perlu didukung Telkom agar digitalisasi dan sistem informasi Bali semakin baik, silakan dirancang dengan matang dan dilanjutkan melalui koordinasi teknis,” tegas Gubernur.

Gubernur Koster juga menekankan ambisi besar Bali untuk mencapai zero blank spot, yakni cakupan sinyal 100 persen di seluruh wilayah Bali, termasuk siaran televisi yang dapat menjangkau seluruh pulau tanpa terkecuali.

“Target harus jelas. Kita upayakan bersama agar Bali zero blank spot dan sinyal menjangkau seluruh wilayah. Siaran TV juga harus bisa diterima masyarakat di seluruh Bali,” ujarnya

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfos Bali, Gede Pramana, yang akan menjadi penghubung teknis dalam tindak lanjut kerja sama digital antara Pemprov Bali dan PT Telkom Indonesia. (MT-003)

Kunjungan Verifikasi Indeks Geografis: Tim Nasional Tinjau Agroklimat Kopi Lemukih

0

Buleleng, Matahari Timur — Tim Ahli Penilai Indeks Geografis (IG) Nasional melakukan visitasi substansi dan lapangan ke Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari proses verifikasi penetapan IG Kopi Lemukih. Kegiatan ini melibatkan Tim Ahli IG Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Gunawan, S.Si, serta tim akademisi dari Universitas Sebelas Maret yang dipimpin Dr. Abdul Qodir Jaelani, SH., MH.

Kehadiran tim ahli tersebut didampingi Tim Pembina Daerah yang terdiri atas BRIDA, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian. Perbekel Lemukih, Drs. I Nyoman Singgih, bersama Kelian Subak Gunung Sari Ketut Budiarta dan Kelian Subak Manik Galih, turut mendampingi proses peninjauan. Visitasi ini bertujuan menilai keunikan karakteristik Kopi Lemukih serta mengonfirmasi kesesuaian dokumen deskripsi IG dengan kondisi lapangan.

Dalam peninjauan tersebut, tim mengobservasi kebun kopi dan kondisi agroklimat Lemukih, yang berada pada ketinggian sekitar 800–1.200 mdpl dengan suhu rata-rata 18–26°C, curah hujan tahunan ±2.500 mm, serta tanah vulkanik yang relatif subur. Kondisi tersebut diyakini membentuk karakter cita rasa Kopi Lemukih, yang dikenal memiliki aroma floral, acidity seimbang, dan after taste manis. Selain itu, tim juga menilai praktik budidaya, proses panen dan pascapanen, serta tata kelola kelembagaan petani. Petani setempat telah menerapkan standar pemetikan buah matang (red cherry) serta mengolah biji kopi dengan metode full wash dan natural secara lebih konsisten.

Dalam kesempatan itu, Gunawan memaparkan pengertian, ruang lingkup, serta manfaat pendaftaran Indikasi Geografis. Ia menegaskan bahwa IG tidak hanya menjadi penanda asal, tetapi juga instrumen perlindungan terhadap reputasi dan karakteristik unik suatu produk. Menurutnya, Kopi Robusta Lemukih memiliki potensi kuat untuk memperoleh pengakuan IG karena didukung keunikan cita rasa, metode pengolahan tradisional, serta kondisi geografis Buleleng.

Gunawan juga menjelaskan tahapan pengajuan IG, mulai dari pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), penyusunan dokumen deskripsi, hingga proses verifikasi oleh tim ahli. “Indikasi Geografis akan menjadi alat hukum untuk melindungi produk dari pemalsuan sekaligus meningkatkan nilai jualnya,” ujarnya. (MT-003)

Buleleng UMKM Expo 2025 Dibuka, Wabup Supriatna Tekankan Pentingnya Pendampingan Berkelanjutan

0

Buleleng, Matahari Timur – Gedung PLUT K-UMKM di Kelurahan Banyuasri, Buleleng, menjadi pusat geliat ekonomi kreatif dengan dibukanya Buleleng UMKM Expo (BUE), Rabu (26/11/2025). Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, secara resmi membuka pameran yang tidak hanya menjadi ajang pamer produk, tetapi juga penanda dimulainya komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk beralih dari sekadar pemberian bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuju pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan dan terukur.

Ditemui usai pembukaan, Wabup Supriatna mengungkapkan harapannya agar sektor lembaga keuangan mitra UMKM turut aktif dalam proses pendampingan ini. Ia mengakui bahwa selama ini Pemkab Buleleng kerap memberikan bantuan kepada berbagai kelompok, mulai dari petani, ternak, hingga perajin UMKM. Namun, pola yang terbentuk seringkali hanya berhenti pada penyerahan bantuan tanpa diikuti dengan pendampingan dan pembinaan yang intensif. Akibatnya, pemerintah kesulitan memantau progres dan perkembangan kelompok yang telah dibantu, termasuk menghadapi permasalahan hilirisasi.

Meski demikian, Supriatna optimis melihat perkembangan hilirisasi produk UMKM di Buleleng. Ia mencontohkan bagaimana banyak hasil pertanian yang kini telah diolah menjadi produk yang lebih bernilai dan berkembang. “Karena kita bukan manufaktur, potensi kita adalah di pertanian, peternakan. Industri hilirisasi sudah cukup berkembang di Kabupaten Buleleng khususnya di UMKM ini,” ungkapnya.

Menanggapi anggaran, ia menyatakan bahwa meski APBD induk 2026 pasti, kemungkinan adanya program pro-UMKM pada APBD Perubahan masih terbuka. Untuk APBD 2026, anggaran untuk mendorong sektor UMKM telah dianggarkan. “Saya harapkan juga Gedung PLUT K-UMKM ini ke depan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan, tetapi juga memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan sebagai pasar bagi produk-produk UMKM,” kata Supriatna.

Senada dengan Wabup Supriatna, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Dagprinkop UKM) Buleleng Dewa Made Sudiarta , menegaskan bahwa pendampingan adalah kunci. Dinas yang ia pimpin telah menjalankan program Buleleng Entrepreneur Academy yang menyasar baik UMKM pemula maupun yang sudah berkembang. Keberhasilan pendekatan ini, menurutnya, terbukti dari 36 stan pemula UMKM yang berpartisipasi dalam expo kali ini. “Ternyata mereka kalau kita dampingi, kalau kita bina, kalau kita arahkan, dorong untuk bisa berkembang, ternyata bisa. Dari mulai pola pikir bisnis, kemasan, dan lainnya. Mereka bisa tampil,” ujar dia.

Salah satu bentuk nyata pendampingan yang diluncurkan adalah Layanan Kemasan senilai Rp1,5 miliar. Layanan ini bukan berupa gedung fisik, melainkan sarana berupa peralatan dan tenaga profesional untuk mendesain kemasan. Empat tenaga ahli di bidangnya, seperti desainer dan kurator, siap membantu UMKM membuat kemasan yang lebih menarik. Inovasinya bahkan melampaui sekadar estetika. Dirinya menjelaskan bahwa desain kemasan dan logo yang dibuat juga memuat promosi objek wisata dan budaya Buleleng, seperti Tugu Singa. “Kita harus berkolaborasi dengan pariwisata dan pertanian. Kita ingin angkat sehingga orang nanti beli produk itu bukan hanya beli isinya, tapi dia beli ada sesuatu yang lebih menarik,” paparnya. Dengan memindai barcode pada kemasan, konsumen dapat mendapatkan informasi mengenai daya tarik wisata, budaya, dan lingkungan Buleleng. “Menjadikan setiap produk sebagai duta pariwisata Kabupaten Buleleng,” jelas Sudiarta.

Pembukaan BUE ini menandai langkah strategis Buleleng dalam membangun ekosistem UMKM yang tidak hanya produktif, tetapi juga inovatif dan berdaya saing melalui kolaborasi dan pendampingan yang komprehensif. (MT-003)

Bupati Sutjidra Komitmen Batasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

0

Buleleng, Matahari Timur – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra berkomitmen untuk menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan membatasi alih fungsi lahan. Hal ini disampaikan Bupati Sutjidra usai mengikuti Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (26/11). Bupati Sutjidra mengatakan sesuai dengan petunjuk dari Gubernur Bali, alih fungsi lahan yang sudah dilakukan akan manfaatkan. Namun kedepan, alih fungsi lahan akan diperketat sehingga pemanfaatannya tidak menganggu ketahanan pangan.

“Ya, kita berkomitmen untuk khususnya di Buleleng. Alih fungsi lahan ini kita akan batasi kemudian ke depan untuk lahan-lahan untuk LP2B itu harus tetap dilestarikan bila perlu nanti akan ada cetak-cetak sawah baru lagi untuk mengimbangi dari alih fungsi lahan yang sudah semakin masif,” ujarnya.

Bupati Sutjidra menyatakan bahwa Buleleng telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah alih fungsi lahan, antara lain dengan memberikan insentif bagi wajib pajak yang masih menjaga dan melestarikan lahan pertanian mereka. Kompensasi juga akan diberikan untuk setiap lahan baru yang dibuka. “Kompensasi untuk menambah lahan-lahan produktif yang sekarang eksisting sehingga nanti ada keseimbangan antara alih fungsi lahan kemudian lahan pangan berkelanjutan yang kita siapkan nanti untuk menjaga ketahanan pangan kita, khususnya di Buleleng,” imbuhnya.

Dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa reforma agraria merupakan upaya penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sehingga pemerintah daerah harus teliti betul dalam menetapkan subjek agar benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang menerima.

Rapat Koordinasi Akhir GTRA juga dirangkaikan dengan penandatangan komitmen bersama sertifikasi Hak Atas Tanah oleh Kementerian dan Kepala Daerah, Peluncuran Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB-NIK-NOP Kota Denpasar, dan Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Menteri ATR/BPN dalam hal ini Bupati Buleleng menerima sertifikat hak pakai atas bidang tanah di desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu. (MT-003))

Ranperda Segera Disahkan, Bupati Buleleng Lakukan Perampingan Perangkat Daerah

0

Buleleng, Matahari Timur – Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dengan perampingan perangkat daerah. Ranperda tentang penataan organisasi perangkat daerah (OPD) segera disahkan, menandai langkah penting dalam reformasi birokrasi.

Proses pengesahan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng, setelah melalui berbagai tahapan dan masukan dari berbagai pihak. “Kami mengapresiasi semua pandangan dan masukan yang telah diberikan, dan kami telah meresponnya dengan baik,” kata Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra SpOG saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Buleleng, Senin (24/11).

Perampingan perangkat daerah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mengurangi tumpang tindih fungsi dan tugas antar-OPD. Empat OPD akan dirampingkan dan beberapa OPD akan dimekarkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Antara lain penggabungan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Dinas PUTR dan Dinas Perkimta, urusan Pertanahan Perkimta bergabung dengan Bagian Pemerintahan Setda Buleleng, Pengintegrasian urusan pemerintahan bidang ESDM ke dalam Dinas Tenaga Kerja, Pengintegrasian urusan pengendalian penduduk keluarga berencana ke dinas PMD, Pengintegrasian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke Dinas Sosial, Penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Penataan BPKPD menjadi Badan Keuangan dan Aset daerah serta Badan Pendapatan Daerah. “Kami telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk mengisi perangkat daerah yang baru. Kami akan melakukan relokasi pegawai yang ada untuk mengisi posisi yang dibutuhkan,” kata Bupati Buleleng.

Dengan perampingan perangkat daerah ini, diharapkan pemerintah kabupaten dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi anggaran. “Kami siap untuk melaksanakan Ranperda ini dan meningkatkan kinerja pemerintahan,” tambah Bupati Buleleng. (MT-003)

Bupati dan Wabup Buleleng Serahkan 34 Sertifikat HAKI, Tegaskan Perlindungan Kreativitas dan Warisan Budaya Daerah

0

Buleleng, Matahari Timur – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna menyerahkan 34 Sertifikat Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada masyarakat dan pelaku usaha pemilik karya intelektual di Kabupaten Buleleng. Penyerahan yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin (24/11), turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sertifikat tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus berkarya dan melindungi kreativitas lokal dari klaim pihak lain.

Pemerintah menegaskan bahwa HAKI adalah instrumen penting untuk memberikan perlindungan legal sekaligus manfaat ekonomi bagi pencipta dan pelaku usaha. Sejak 2022, Pemkab Buleleng telah memfasilitasi masyarakat hingga mencapai 75 sertifikat HAKI pada tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan kekayaan intelektual.

Bupati Buleleng menyebutkan pentingnya sertifikasi HAKI agar setiap potensi kreativitas dan inovasi tidak diambil atau diakui pihak lain. Ia menjelaskan bahwa Buleleng memiliki banyak karya kreatif mulai dari kuliner, seni, budaya, hingga produk lokal yang memerlukan perlindungan hukum.

“Hari ini kita menyerahkan sertifikat kekayaan intelektual sebanyak 34. Ini masih banyak potensi kreativitas dan inovasi di daerah yang harus dilindungi,” ujar Bupati Buleleng.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menyoroti banyaknya potensi budaya dan tradisi Buleleng yang perlu segera diusulkan sebagai kekayaan intelektual. Mulai dari seni tari, tradisi lokal, hingga warisan budaya turun-temurun masih membutuhkan perhatian agar tidak diklaim pihak lain. Beberapa yang saat ini tengah diupayakan sertifikasinya oleh Pemkab Buleleng ialah Kopi Lemukih, Gula Pedawa, Gula Aren Silangjana, serta Kopi Gitgit.

“Beberapa yang saat ini tengah diupayakan sertifikasinya oleh Pemkab Buleleng ialah Kopi Lemukih, Gula Pedawa, Gula Aren Silangjana, serta Kopi Gitgit yang memiliki kekhasan tersendiri. Harus kita upayakan agar tidak diakui pihak lain,” katanya.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta juga terus dilakukan untuk memperkuat proses penelitian, pendampingan, dan identifikasi potensi kekayaan intelektual Buleleng. Kerja sama ini diharapkan mempercepat penambahan sertifikat sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HAKI. Ia mengharapkan dengan semakin banyak mendapatkan sertifikat HAKI, kreativitas dan kekayaan seni budaya Buleleng semakin terlindungi.

“Kita punya warisan budaya yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, seperti Wayang Wong dan tradisi Bukakak, tapi belum mendapatkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Akan kita upayakan HAKI-nya. Kemudian ada lagi nanti mungkin tari Trunajaya,” tegas Sutjidra.

Sutjidra juga menambahkan akan memberi perhatian terhadap program Kemenkumham untuk memberikan sertifikat HAKI kepada karya saudara disabilitas. Menurutnya, dengan jumlah penyandang disabilitas lebih dari 6.000 orang di Buleleng, potensi kreativitas mereka dinilai sangat besar. Contohnya, masyarakat Desa Bengkala dengan kesenian Janger Kolok menjadi salah satu contoh keunikan budaya yang perlu didorong mendapatkan perlindungan HAKI.

“Program HAKI untuk karya saudara disabilitas akan kita dukung, termasuk menggali potensi yang ada di Bengkala,” kata Bupati Sutjidra. (MT-003)

Komitmen Lestarikan Budaya, Bali Sabet Apresiasi Berita Satu 2025

0

Jakarta, Matahari Timur — Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi nasional. Pada ajang Apresiasi Berita Satu 2025 yang digelar B-UNIVERSE, Kamis (20/11), Bali dinobatkan sebagai penerima penghargaan Cultural & Tourism Advancement. Penghargaan diserahkan di Ballroom 3 Hotel Mulia, Senayan, DKI Jakarta, dan diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, I Gede Arya Sugiartha, mewakili Gubernur Bali Wayan Koster.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Bali dalam menjaga denyut kehidupan adat dan budaya di tengah derasnya arus perubahan. Berbagai program pelestarian yang dijalankan pemerintah daerah dinilai mampu memastikan tradisi tetap hidup, sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Bali sebagai destinasi berbudaya.

B-UNIVERSE menekankan pentingnya ruang publik yang dapat menjembatani promosi budaya dan pariwisata Indonesia. Media diharapkan tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga wahana untuk menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya Nusantara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus menunjukkan karya nyata dalam pembangunan. Ia menyoroti pentingnya inovasi di berbagai sektor—mulai dari pengendalian inflasi, kebersihan kota, penanganan stunting, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan layanan publik. Menurut Tito, penghargaan semacam ini menjadi pemantik semangat bagi kepala daerah untuk terus memperbaiki kinerja dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Bagi Kepala Daerah yang sudah berinovasi dan berkreasi, kami berikan penghargaan. Bagi yang belum, saya harap ini menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dan berdedikasi dalam membangun daerahnya masing-masing,” ujarnya. Tito menambahkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan reward bagi daerah berprestasi, dan sebaliknya, teguran bagi daerah yang belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, juga menyampaikan apresiasi terhadap para penerima penghargaan yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerahnya. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah karena SDM yang berkualitas diyakini mampu membawa bangsa menuju kemajuan yang lebih besar.

Provinsi Bali menjadi salah satu penerima penghargaan kategori Pemerintah di bidang Inspirasi, Kreatif, dan Budaya, bersama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Sumatera Utara. Prestasi ini menegaskan posisi Bali sebagai daerah yang mampu menjaga warisan budaya sekaligus mendorong inovasi untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. (MT-003)

World Religions Summit 2025: Dua Belas Agama Dunia Satukan Suara untuk Perdamaian Global

0

Sathya Sai Grama, Matahari Timur – Hari pertama World Religions Summit 2025 yang berlangsung di Sathya Sai Grama mencatat tonggak sejarah baru dalam dialog lintas agama. Sebagai bagian dari One World One Family – World Cultural Festival 2025, pertemuan ini mempertemukan pemimpin spiritual dan perwakilan dari 12 agama besar dunia dalam satu panggung yang sama, menghadirkan suasana penuh rasa hormat, kedamaian, dan harmoni antariman.

Di bawah kehadiran spiritual Sadguru Sri Madhusudan Sai, forum ini menegaskan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih inklusif. Perwakilan dari Hindu, Kristen, Islam, Yahudi, Jain, Buddha, Sikh, Tao, Shinto, Zoroastrian, Bahá’í, dan Konfusianisme hadir membawa pesan serupa: bahwa setiap tradisi memiliki cahaya dan nilai kebaikan yang dapat menopang perdamaian global.

Rangkaian kegiatan dibuka dengan sesi refleksi dari perwakilan Hindu, Kristen, dan Bahá’í yang menekankan pentingnya spiritualitas dalam merawat harmoni sosial. Dialog kemudian berlanjut dengan pandangan dari tradisi Buddha dan Jain, yang menyoroti nilai welas asih, ahimsa, dan tanggung jawab bersama menjaga keseimbangan dunia sebagai satu keluarga manusia.

Pemimpin dan tokoh agama lainnya—Islam, Sikh, Yahudi, Taoisme, Shinto, Zoroastrianisme, dan Konfusianisme—turut memperkaya percakapan. Meski datang dari jalan spiritual yang berbeda, seluruh peserta menyuarakan satu pesan universal: kebenaran dan kebaikan merupakan tujuan bersama umat manusia.

Kontribusi Indonesia: Pesan Humanitarian dari Bali

Indonesia mendapat perhatian khusus melalui kehadiran Padmashri Agus Indra Udayana, kini dikenal sebagai Ida Rsi Putra Manuaba setelah mediksa, pendiri Shantisena Movement – Ashram Gandhi Puri Bali. Sebagai salah satu panelis utama, ia menyampaikan pidato bertema “Religion in Humanity” yang menegaskan bahwa agama menemukan makna terdalamnya ketika diwujudkan dalam pelayanan kemanusiaan.

Agus Indra memaparkan gagasan Humanitarian Service: From Dust to Diamond to Sebagram – Self Project Initiative, serta filosofi Amara Mantra Jai Jagat dan Amara Tantra Gram Swaraj. Ia menekankan pentingnya pembangunan desa berkelanjutan sebagai misi bersama menuju masa depan yang lebih baik, dengan prinsip Learn, Grow, and Serve sebagai fondasi spiritual sekaligus sosial. Penyampaian tersebut mendapat sambutan positif dari para tokoh lintas agama.

Hari pertama World Religions Summit 2025 ditutup dengan optimisme bahwa dunia tengah memasuki fase baru kerja sama antaragama. Para pemuka agama, biksu, cendekiawan, dan perwakilan spiritual sepakat bahwa dialog lintas iman merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga perdamaian global.

Selama tiga hari ke depan, summit ini akan diisi refleksi, dialog spiritual, dan kolaborasi antartradisi besar dunia untuk memperkuat pesan inti: One World. One Truth. One Family.

Inisiatif ini menjadi pengingat bahwa perbedaan keyakinan bukan pemisah, melainkan jembatan untuk memperluas pemahaman tentang kemanusiaan—bahwa pada akhirnya, seluruh manusia adalah bagian dari satu keluarga besar di bawah cahaya kebenaran yang sama. (MT-003)