26.2 C
Bali
16 Desember 2025
Beranda blog

Musda XII MUI Bali: Koster Ajak Ulama Tetap Solid Jaga Harmoni Pulau Dewata

admin
-
0
Musda XII MUI Bali: Koster Ajak Ulama Tetap Solid Jaga Harmoni Pulau Dewata

Denpasar, Matahari Timur – Gubernur Bali, Wayan Koster menghadiri Musda XII MUI Provinsi Bali Tahun 2025 pada Minggu (14/12) di Harris Hotel and Convention Centre Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Koster menjelaskan hubungan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan MUI Bali sangat baik. Banyak program-program pemerintah berhasil dijalankan berkat bantuan dari berbagai organisasi di masyarakat termasuk MUI Bali.

“Hubungan kami sangat erat bahkan MUI Bali sudah mendoakan saya menjadi Gubernur Bali, jauh sebelum saya mencalonkan diri sebagai Gubernur,” jelas Koster.

Ia mengenang ketika Bali dilanda Pandemi Covid-19. Perekonomian Bali tumbang, pariwisata lumpuh, wisatawan asing dan domestik tidak ada yang datang ke Bali. Di saat-saat kritis seperti itu MUI bersama dengan organisasi masyarakat lainnya tidak berpangku tangan. Mereka aktif mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat untuk patuh terhadap anjuran-anjuran pemerintah.

Sebagai organisasi berbasis agama, Koster menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda MUI Bali tentu akan membawa tujuan yang baik bukan hanya kepada organisasi namun juga kepada masyarakat Bali secara umum.

“Karena ini adalah organisasi keagamaan bukan organisasi politik pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan, persatuan dan kesatuan,” kata Koster.

Sebagai pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, namun masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Bahkan selama masa kepemimpinannya, Koster menyampaikan tidak pernah terjadi satu permasalahan pun yang berkaitan dengan agama, suku maupun golongan.

“Sebagai Kepala Daerah tugas saya adalah membangun harmoni di masyarakat,” jelasnya

Koster berharap pelaksanaan Musda XII MUI Provinsi Bali dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Pemilihan pengurus agar dilaksanakan secara musyawarah sehingga MUI Bali akan tetap kompak dan solid dan dapat berkontribusi bersama-sama membangun Bali. (MT-003)

 

(*)

Sidak TPS3R: Sampah Organik Harus Beres di Sumber, TPS3R Tangani Anorganik

admin
-
0
Sidak TPS3R: Sampah Organik Harus Beres di Sumber, TPS3R Tangani Anorganik

Badung, Matahari Timur – Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) menekankan pentingnya kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan sampah organik di sumbernya. Hal tersebut ditegaskan oleh Duta PSBS PADAS, Ibu Putri Koster, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Percepatan Penanganan Sampah (PSP PADAS) di TPS3R Sapuh Jagat, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, pada Kamis (11/12/2025).

“Sampah organik yang ada di rumah tangga harus selesai di rumah tangga, yang berasal dari sekolah harus selesai di sekolah, dan yang berasal dari tempat ibadah harus selesai di tempat ibadah. Jadi sampah organik harus selesai dikelola di sumbernya,” jelas Ibu Putri Koster.

Ia menekankan bahwa TPS3R seharusnya tidak lagi berkutat dengan sampah organik yang dihasilkan masyarakat. Masyarakat perlu mandiri dalam mengelola sampah organiknya, sementara TPS3R hanya perlu fokus pada pengelolaan sampah anorganik dan residu.

“Kalau sampah organik selesai di sumbernya akan lebih ringan. Itu baru namanya pengelolaan sampah berbasis sumber. Jangan semuanya diambil oleh TPS3R,” tegasnya.

Wanita yang juga Ketua TP PKK Provinsi Bali tersebut meminta Kepala Desa/Perbekel untuk aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan ajakan kepada masyarakat agar mandiri mengelola sampahnya sendiri. Sampah organik harus diselesaikan di masing-masing rumah tangga atau sumbernya, sementara sampah anorganik dan residu dibawa ke TPS3R dan TPST.

“Kepala Desa diberikan kebebasan dalam menentukan pola dan sistem pengelolaan sampah di desanya masing-masing. Jadi Kepala Desa/Perbekel diharapkan memiliki kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan sampah di desanya,” imbuhnya.

Sementara itu, Perbekel Desa Gulingan, I Ketut Winarya, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa Gulingan. Masyarakat diwajibkan memisahkan sampah yang dihasilkan sesuai dengan jenisnya.

“Setiap masyarakat ada nomor pemilahannya, jadi kalau ada yang salah atau tidak dipisahkan dengan baik langsung ketahuan. Kami beri tahu, kami edukasi lagi,” jelasnya.

Winarya menambahkan bahwa masyarakat Desa Gulingan sangat mendukung program PSBS yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali sesuai Pergub Bali No. 47 Tahun 2019. Ia juga menyampaikan bahwa pola manajemen pengelolaan sampah sudah diterapkan, meski belum berjalan maksimal. Namun dengan sosialisasi dan edukasi yang terus digencarkan, ia optimistis pelaksanaan PSBS akan semakin baik ke depannya.

Sementara itu, Duta PSBS PADAS Ibu Putri Koster menilai pengelolaan sampah TPS3R di Desa Gulingan sudah berjalan cukup baik. Sampah organik dikelola menjadi kompos atau tanah subur, sampah anorganik bernilai ekonomi diambil oleh offtaker, dan sampah residu dibawa ke TPST.

Namun ia berharap ke depan TPS3R tidak lagi berkutat dengan pengelolaan sampah organik. Pengelolaan sampah organik harus sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat di sumbernya, sementara TPS3R fokus pada pengelolaan sampah anorganik dan residu. (MT-003)

Sambut Penutupan TPA Suwung, Bali Perkuat Sistem Olah Sampah

admin
-
0
Sambut Penutupan TPA Suwung, Bali Perkuat Sistem Olah Sampah

Denpasar, Matahari Timur – Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung diminta stop membuang sampah ke Suwung. Kedua kepala daerah agar segera mengoptimalkan tebe modern, TPS3R, TPST, Mesin pencacah dan Dekomposer dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Penegasan Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat pemberitahuan nomor T.00.600.4.15/60957/Setda, perihal pemberitahuan batas waktu penutupan TPA Suwung tanggal 23 desember 2025. Surat penting ini ditujukan kepada Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, tertanggal 5 Desember 2025.

“TPA Suwung harus ditutup paling lambat tanggal 23 Desember 2025, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung dilarang membawa sampah ke TPA Suwung,” tegas Gubernur Koster.

Walikota Denpasar dan Bupati Badung diminta Gubernur Koster agar
segera menyiapkan pengelolaan sampah di luar TPA Suwung. Mengoptimalkan tebe Modern, TPS3R, TPST, mesin pencacah dan dekomposer. Semua ini guna mempercepat proses pengomposan di rumah tangga, atau memakai model lain.

“Agar dapat menggunakan model pengelolaan sampah ini, maka harus dilakukan pemilahan sampah organik dan bukan organik di tingkat rumah tangga,” katanya.

Koster juga meminta agar segera mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber di rumah tangga sampai tingkat Desa/Kelurahan/Desa Adat, serta menyiapkan pola terbaik dan berkolaborasi dengan para pihak untuk memastikan pengelolaan sampah.

“Segera melakukan sosialisasi kepada warga agar menyiapkan pengelolaan sampah secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok dengan pemilahan sampah organik dan bukan organik di tingkat rumah tangga,” kata Koster.

Koster meminta agar segera melakukan koordinasi teknis menyusun SOP yang melibatkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Denpasar, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Badung.

Keberadaan TPA Suwung dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dinilai menimbulkan dampak lingkungan serius dan mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Atas temuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) melakukan penyelidikan terhadap DKLH Provinsi Bali, DLHK Kota Denpasar, dan DLHK Kabupaten Badung.

TPA Suwung dinilai melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011, yang keduanya memiliki ancaman sanksi pidana.

Menanggapi potensi proses hukum tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup agar sanksi pidana tidak diberlakukan. Koster berjuang keras menyelamatkan Bali.

Koster meminta agar pemerintah pusat hanya menerapkan sanksi administrasi, dengan komitmen TPA Suwung ditutup Desember 2025. Komitmen ini merupakan kesepakatan bersama antara Gubernur Bali, Walikota Denpasar, dan Bupati Badung.

KLH kemudian menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor 921 Tahun 2025, yang memerintahkan penghentian sistem open dumping di TPA Suwung. Dalam keputusan tersebut, UPTD Pengelolaan Sampah Pemprov Bali diberi waktu maksimal 180 hari, yaitu hingga 23 Desember 2025, untuk menghentikan operasional open dumping sejak keputusan diterima 23 Mei 2025 lalu. (MT-003)

Libatkan 9 Instansi, DBFW Sesi 2 Hari ke-5 Tampilkan 80 Wastra Karya Desainer Lokal Bali

admin
-
0
Libatkan 9 Instansi, DBFW Sesi 2 Hari ke-5 Tampilkan 80 Wastra Karya Desainer Lokal Bali

Denpasar, Matahari Timur – Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) 2025 Sesi 2 hari ke-5 dimeriahkan oleh sembilan instansi di Provinsi Bali yang menampilkan 80 wastra karya desainer lokal Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Sabtu (6/12/2025).

Kesembilan instansi tersebut yakni Telkom Denpasar, PLN Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, RSUP Prof. Ngoerah, Perumda Kerta Bali Saguna, BRI Denpasar, PAKIS MDA Provinsi Bali, TP PKK Provinsi Bali, dan TP Posyandu Provinsi Bali.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, tampak tidak pernah absen menghadiri pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) sejak awal kegiatan ini diselenggarakan pada November lalu.

“Ini adalah rangkaian yang sangat panjang. Sebelumnya kita sudah memulai sesi pertama pada 1–7 November 2025. Sangat bagus dan banyak mendapatkan apresiasi,” ujar Kadisperindag Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, dalam sambutannya.

Selain itu, Pameran IKM Bali Bangkit di Taman Budaya Art Centre Denpasar telah menjadi one stop shopping bagi masyarakat yang ingin berbelanja kain tenun tradisional Bali dan berbagai kerajinan lokal Bali lainnya.

“Banyak masyarakat membeli di IKM Bali Bangkit karena mereka meyakini kualitasnya baik dan harganya pantas atau terjangkau,” kata Ngurah Wiryanata.

Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari peran dan perhatian Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, yang sangat konsisten dalam mendorong kemajuan IKM dan UMKM di Bali agar berkembang semakin baik. Bahkan, Pameran IKM Bali Bangkit telah menjadi model studi tiru bagi berbagai provinsi di Indonesia dalam upaya meningkatkan IKM/UMKM lokal di daerahnya.

“Oleh sebab itu, kita mengusung tema Wastra Hita Kara, di mana kain tidak hanya untuk keindahan dan keelokan, namun manfaatnya juga sangat luar biasa,” jelas Ngurah Wiryanata.

Ia berharap Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) tidak hanya dapat memperkenalkan desainer, kain tenun tradisional Bali, dan kerajinan lokal Bali, tetapi juga memberikan multiplier effect yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. (MT-003)

BDWF Hari Ketiga: 7 Desainer Bali Pamerkan Gaya Formal–Kasual

admin
-
0
BDWF Hari Ketiga: 7 Desainer Bali Pamerkan Gaya Formal–Kasual

Denpasar, Matahari Timur – Gelaran Bali Dekranasda Fashion Week (BDFW) memasuki hari ketiga pada sesi kedua dengan menampilkan ragam koleksi busana formal hingga kasual karya tujuh perancang lokal Bali. Acara ini berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Kamis (4/12). Pada sesi ini, panggung BDFW semakin semarak dengan kekayaan wastra Bali yang diolah secara kreatif sesuai perkembangan mode modern.

Para perancang yang tampil—Kinara Busana, Ipong, Fortuna Bali Fashion, Kwaca Bali, Luh Jaum, Uluwatu, dan Jineng Amertha D’Sign—membawa ciri khas masing-masing dalam memadukan estetika tradisional dengan sentuhan kontemporer. Koleksi yang disajikan tidak hanya menonjolkan keindahan motif, tetapi juga inovasi desain yang relevan dengan pasar fesyen masa kini. Peragaan busana kali ini juga dimeriahkan oleh koleksi pribadi Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, yang terbuat dari kain tenun Bali hasil karya para perajin lokal.

Ketua Dekranasda Provinsi Bali menyambut baik antusiasme para perajin dan desainer yang terlibat dalam perhelatan ini. Melalui BDFW, ia berharap kreativitas para perancang lokal semakin dikenal luas, sekaligus mendorong bangkitnya industri fesyen berbasis kekayaan budaya Bali. Gelaran ini juga menjadi ruang penting untuk memperkuat posisi wastra Bali dalam industri mode nasional maupun internasional.

Ketua Panitia BDFW, yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Ngurah Wiryanatha, menyampaikan bahwa sesi pertama pada hari ketiga berlangsung sangat baik dan mencatat nilai penjualan yang signifikan. Ia optimistis kualitas karya tujuh perancang yang tampil mampu menarik perhatian pasar.

“Penampilan para desainer sudah melalui proses kurasi. Pasti bagus. Masing-masing membawa 10 koleksi sehingga total ada 70 koleksi dari para perancang dan 30 koleksi pribadi Ibu Putri Koster. Secara keseluruhan, 100 busana ditampilkan dengan didukung 20 peraga,” ujarnya.

Wiryanatha juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap IKM Bali. Menurutnya, fesyen adalah rantai panjang yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari perajin yang memintal benang, para kreator dan pelaku industri di tengah, hingga konsumen sebagai penentu keberlanjutan produk di hilir.

“Kehadiran Bapak-Ibu hari ini adalah bentuk dukungan nyata bagi IKM kita. Wastra hitakara tidak hanya indah, tetapi juga bermanfaat bagi banyak pihak. Inilah wujud keberpihakan kita terhadap IKM. Ayo belanja dan gunakan produk IKM Bali,” pesannya.

Sebagai bentuk apresiasi bagi pengunjung, BDFW hari ketiga juga menghadirkan doorprize dari Balimall, Bank BPD Bali, dan Perumda Bali Sat Guna dengan total hadiah Rp5 juta. Kehadiran hadiah ini diharapkan semakin meningkatkan antusiasme masyarakat untuk hadir dan mendukung produk-produk fesyen lokal Bali. (MT-003)

 

Bali Raih Penghargaan Nasional atas Kinerja Pengendalian Inflasi

admin
-
0
Bali Raih Penghargaan Nasional atas Kinerja Pengendalian Inflasi

Denpasar, Matahari Timur – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali meraih penghargaan untuk kategori kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Penghargaan diserahkan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, dalam acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12).

Penghargaan ini menegaskan keberhasilan Pemprov Bali menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kemendagri menyerahkan 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia. Selain Pemprov Bali, sejumlah pemerintah daerah di Bali turut menerima apresiasi pada kategori berbeda. Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung mendapat penghargaan pada kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan. Sementara Pemerintah Kabupaten Gianyar memperoleh tiga penghargaan untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.

Penilaian dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB. Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.

Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah—rendah, sedang, dan tinggi. Proses penjurian dilakukan melalui analisis data berbagai kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group untuk menjamin objektivitas.

Ke depan, Kemendagri berencana memberikan insentif fiskal tambahan bagi Pemda berprestasi mulai 2026, sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.

Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah Pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali. (MT-003)

Kronologi Maut di Legian Dibuka Lewat 14 Adegan Rekonstruksi

admin
-
0
Kronologi Maut di Legian Dibuka Lewat 14 Adegan Rekonstruksi

Kuta, Matahari Timur — Polsek Kuta menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap perempuan berinisial ES di rumah kontrakan Jalan Patimura, Legian, Badung. Rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas rangkaian kejadian dan mencocokkan keterangan tersangka dengan fakta lapangan.

Pelaku, Kamal Mopangga (32) asal Bitung, Sulawesi Utara, sebelumnya diamankan tak lama setelah peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 11 Oktober 2025 sekitar pukul 23.30 WITA. Korban ditemukan meninggal di dalam kamar dengan posisi duduk bersila dan mengalami luka serius di leher akibat senjata tajam. “Luka memutus saluran pernapasan dan pembuluh darah besar di leher kanan dan kiri,” ujar Kapolsek Kuta.

Penyelidikan mengungkap motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati. Pelaku mengaku sering dihina, termasuk terkait asal-usul dan keluarganya. Pertengkaran terjadi saat keduanya pulang bersama dari tempat kerja di sebuah bar kawasan Pantai Kuta hingga memicu aksi fatal tersebut.

Dalam rekonstruksi, diperagakan 14 adegan, mulai dari kepulangan pelaku dan korban, masuk kamar, pelaku mengambil pisau, hingga menggorok leher korban dari belakang. Seluruh adegan dinilai sesuai dengan pengakuan pelaku yang bersikap kooperatif.

Rekonstruksi dihadiri unsur Kejaksaan, kuasa hukum korban, penyidik, dan pihak terkait. Polisi menegaskan hasil rekonstruksi menjadi dasar penguatan berkas perkara. Tersangka dijerat Pasal 338 jo 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Penyidikan akan dilengkapi dengan hasil forensik, rekaman CCTV, dan keterangan saksi-saksi. (MT-003)

Wesnawa Punia Resmi Jabat Kadisdikpora, Koster Minta Konsep SDM Bali Unggul Dituntaskan

admin
-
0
Wesnawa Punia Resmi Jabat Kadisdikpora, Koster Minta Konsep SDM Bali Unggul Dituntaskan

Denpasar, Matahari Timur – Gubernur Bali Wayan Koster melantik Ida Bagus Wesnawa Punia ST MSi menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Pelantikan digelar di Ruang Pertemuan Gedung Kerthasabha, Senin (1/12/2025). Wesnawa Punia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali dipromosikan menggantikan KN Boy Jayawibawa yang memasuki masa purna tugas.

Dalam arahannya, Gubernur Koster mengingatkan pengampu bidang pendidikan merupakan tugas hal yang sangat serius karena berkaitan dengan pengembangan SDM Bali Unggul.
“Segera tuntaskan rancangan konsep SDM Bali Unggul, sehingga bisa dijalankan mulai tahun 2026,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memberi penekanan pada akses, mutu serta daya saing pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas baru.

“Ini harus betul-betul dipetakan. Tak boleh lagi ada cerita, anak lulus SMP susah masuk ke SMA/SMK. Idealnya, semua lulusan SMP yang akan melanjutkan, bisa kita tampung,” ujar Gubernur Koster seraya menginstruksikan Kadisdikpora yang baru untuk menginventarisir berbagai persoalan di bidang pendidikan supaya dapat ditangani dengan baik.

Fokus Kawal Program 1 Keluarga Satu Sarjana

Berikutnya, Gubernur Bali dua periode ini juga memberi penekanan pada program 1 Keluarga 1 Sarjana yang mulai dilaksanakan tahun 2025. “Karena baru berjalan, pesertanya belum banyak. Karena ini menjelang akhir tahun, segera tuntaskan kewajibannya seperti pembayaran uang kost,” tambah dia.

Jika datanya sudah valid, ia berencana meresmikan program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan ini. Agar pelaksanaannya lebih optimal, Disdikpora diminta untuk lebih mengintensifkan sosialisasi agar keluarga di desa-desa yang membutuhkan mengetahui cara mengikuti program ini.

“Buatkan panduan yang simpel, agar masyarakat paham bagaimana cara mengikuti program ini, karena ini program bagus.Tolong itu dipersiapkan betul agar tahun 2026 berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Masih dalam arahannya, gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menyinggung program insentif Nyoman dan Ketut yang menjadi tanggung jawab tiga OPD yaitu Disdikpora, Dinas Kesehatan dan Dinsos P3A.

“Dinas Kesehatan bertugas memberi layanan pada ibu hamil hingga bayinya lahir, kemudian sekolahnya diurusin dinas pendidikan, yang tidak mampu dibantu dinsos. Ini merupakan program terintegrasi dan terpadu, harus berjalan dengan baik mulai tahun 2026,” urainya.

Menurutnya, program ini mendapat respon positif dan Pemkab Badung berencana membuat program serupa dengan skema tersendiri. “Ini bagus, karena Badung uangnya banyak,” cetusnya.

Menutup arahannya, Gubernur Koster mengingatkan Kadisdikpora yang baru agar mengintensifkan konsolidasi dan koordinasi dengan para Kepala Sekolah SMA/SMK.

“Fokus kerja menbangun pendidikan di Bali, bangun koordinasi yang baik dengan Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan/janji jabatan Kadisdikpora Provinsi Bali dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Bali. (MT-003)

Gubernur Koster Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam Diseminasi Nasional

admin
-
0
Gubernur Koster Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam Diseminasi Nasional

Nusa Dua, Matahari Timur — Gubernur Bali Wayan Koster membuka Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11). Ia mengapresiasi konsistensi BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan pelaporan keberlanjutan.

Koster menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara dan selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menilai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen negara dalam menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat.

Bali, kata Koster, telah memiliki dasar hukum kuat untuk mewujudkan jaminan sosial universal melalui Perda Nomor 10 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 19 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh pekerja mengikuti program jaminan sosial.

Ia menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja nonformal yang rentan, termasuk rohaniawan. Lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku kini telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, yang dinilainya penting bagi profesi penjaga keseimbangan spiritual masyarakat.

Kelompok masyarakat lain seperti petani, nelayan, pekerja seni, perangkat desa, serati banten, pecalang, dan lembaga adat juga telah diikutsertakan. Koster menyebut mereka sebagai pilar kehidupan sosial budaya Bali yang perlu mendapat perlindungan negara.

Terkait tingkat kepesertaan yang berbeda-beda di tiap daerah, Pemprov Bali terus mendorong percepatan, terutama bagi pekerja rentan melalui dukungan APBD. Koster berharap perluasan kepesertaan dapat mempercepat tercapainya universal coverage.

Dalam forum tersebut, Koster turut memaparkan capaian tata kelola Pemprov Bali, termasuk raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 11 tahun berturut-turut dan posisi tertinggi Bali dalam MCP KPK selama lima tahun terakhir. Ia juga menegaskan penerapan merit sistem yang ketat dalam proses promosi jabatan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suandar mengapresiasi kehadiran dan komitmen Gubernur Koster terhadap keberlanjutan Bali. Sementara itu, Deputi Komunikasi Evan Kurniawan menilai kebijakan Bali menyanyikan Indonesia Raya tiga stanza sebagai penguat nasionalisme. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan. (MT-003)

Pemprov Bali dan Telkom Mantapkan Sinergi Transformasi Digital Pulau Dewata

admin
-
0
Pemprov Bali dan Telkom Mantapkan Sinergi Transformasi Digital Pulau Dewata

Denpasar, Matahari Timur — Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat upaya transformasi digital daerah. Pada Kamis (27/11), Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Direksi PT Telkom Indonesia di Jayasabha, Denpasar. Pertemuan ini menjadi momentum strategis mendorong kolaborasi dalam penguatan konektivitas, keamanan informasi, hingga pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, menyampaikan komitmen Telkom untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam berbagai program digitalisasi. Ia memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan kebanggaannya dapat kembali bertemu seniornya sesama alumni ITB.

“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Bali. Telkom terus mengembangkan konektivitas, teknologi, hingga platform digital berbasis AI. Kami berinvestasi besar dalam talenta dan teknologi, dan memerlukan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekosistem ini. Kami akan mendukung penuh,” ujar Veranita.

Dalam audiensi tersebut, Telkom menegaskan dukungan untuk berbagai proyek strategis Pemprov Bali, termasuk Turyapada Tower, yang dianggapnya sebagai infrastruktur komunikasi satu-satunya di dunia yang berdiri pada ketinggian dengan panorama alam yang luar biasa.

“Kami mendukung sepenuhnya Turyapada Tower, termasuk aspek transmisi bersama Kominfos Bali. Untuk rencana pengembangan planetarium di kawasan tersebut, kami juga siap berkolaborasi,” jelas Veranita.

Telkom juga tengah menyiapkan rencana pemasangan CCTV di seluruh Bali sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu daerah. Pilot project telah berjalan, memanfaatkan teknologi AI yang mampu melakukan deteksi kebencanaan secara real time, termasuk ketinggian air, potensi longsor, dan data lingkungan lain yang dapat dikirim langsung ke command center.

“Langkah-langkah ini akan kami follow up bersama Telkom pusat,” tambahnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif komitmen Telkom dan meminta sinergi diperkuat secara terstruktur bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfos) Provinsi Bali.

“Kita arahkan Telkom untuk memperkuat kolaborasi dengan Kominfos Bali. Apa yang perlu didukung Telkom agar digitalisasi dan sistem informasi Bali semakin baik, silakan dirancang dengan matang dan dilanjutkan melalui koordinasi teknis,” tegas Gubernur.

Gubernur Koster juga menekankan ambisi besar Bali untuk mencapai zero blank spot, yakni cakupan sinyal 100 persen di seluruh wilayah Bali, termasuk siaran televisi yang dapat menjangkau seluruh pulau tanpa terkecuali.

“Target harus jelas. Kita upayakan bersama agar Bali zero blank spot dan sinyal menjangkau seluruh wilayah. Siaran TV juga harus bisa diterima masyarakat di seluruh Bali,” ujarnya

Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfos Bali, Gede Pramana, yang akan menjadi penghubung teknis dalam tindak lanjut kerja sama digital antara Pemprov Bali dan PT Telkom Indonesia. (MT-003)

123...40Halaman 1 dari 40